Setiap mahasiswa penyandang disabilitas berhak mengikuti pendidikan tinggi secara setara. Dalam praktiknya, kesetaraan tidak selalu berarti semua mahasiswa menerima perlakuan yang persis sama. Sebagian mahasiswa memerlukan penyesuaian tertentu agar dapat mengikuti perkuliahan, mengerjakan asesmen, menggunakan fasilitas kampus, dan mengakses layanan administrasi tanpa hambatan yang tidak perlu.
Penyesuaian tersebut dikenal sebagai akomodasi yang layak. Akomodasi akademik mahasiswa penyandang disabilitas perlu ditentukan berdasarkan kebutuhan fungsional, bukan semata-mata berdasarkan label atau ragam disabilitas. Karena itu, bentuk layanan dapat berbeda antara satu mahasiswa dan mahasiswa lainnya, termasuk ketika mereka mengikuti program studi atau mata kuliah yang sama.
Landasan penyediaan akomodasi di perguruan tinggi
Permendikbudristek Nomor 48 Tahun 2023 mengatur penyediaan akomodasi yang layak bagi peserta didik penyandang disabilitas, termasuk mahasiswa pada jenjang pendidikan tinggi. Penyediaannya dilakukan dengan memperhatikan standar nasional pendidikan dan standar nasional pendidikan tinggi.
Aturan tersebut menegaskan pentingnya dukungan perguruan tinggi agar mahasiswa dapat menjalani proses pendidikan secara inklusif. Dukungan tidak hanya berkaitan dengan ruang kelas, tetapi juga mencakup proses pembelajaran, asesmen, kurikulum, tenaga pendidik dan kependidikan, teknologi bantu, serta layanan administrasi.
Dengan demikian, akomodasi bukan bentuk keistimewaan atau pengurangan standar akademik. Akomodasi merupakan penyesuaian yang diperlukan agar mahasiswa dapat mengakses pembelajaran dan menunjukkan kompetensinya secara adil.
Bentuk akomodasi akademik bagi mahasiswa penyandang disabilitas
Kebutuhan setiap mahasiswa perlu dipahami melalui asesmen fungsional. Namun, beberapa area berikut dapat menjadi gambaran umum mengenai dukungan yang mungkin dibutuhkan.
1. Sarana dan prasarana
Akomodasi dapat berkaitan dengan akses terhadap lingkungan fisik dan fasilitas kampus. Perguruan tinggi perlu memperhatikan apakah mahasiswa dapat mencapai ruang kuliah, menggunakan fasilitas pendukung, dan bergerak di lingkungan kampus dengan aman serta mandiri.
Kebutuhan pada area ini dapat berbeda sesuai hambatan fungsional mahasiswa dan konteks ruang yang digunakan. Oleh sebab itu, pembahasan sebaiknya tidak berhenti pada ketersediaan fasilitas secara umum, tetapi juga melihat apakah fasilitas tersebut benar-benar dapat digunakan oleh mahasiswa yang bersangkutan.
2. Proses pembelajaran
Penyesuaian dalam pembelajaran dapat diperlukan agar materi, instruksi, dan interaksi perkuliahan dapat diakses. Pembahasan dapat mencakup cara penyampaian materi, penggunaan teknologi bantu, serta dukungan komunikasi yang relevan dengan kebutuhan mahasiswa.
Dosen dan tenaga kependidikan memiliki peran penting dalam memastikan informasi perkuliahan disampaikan secara jelas dan tidak menghambat partisipasi mahasiswa. Penyesuaian perlu dikonsultasikan agar tetap mendukung tujuan pembelajaran mata kuliah.
3. Asesmen dan evaluasi
Mahasiswa mungkin memerlukan penyesuaian dalam mengikuti asesmen. Fokusnya adalah memastikan metode evaluasi dapat mengukur capaian pembelajaran tanpa dipengaruhi hambatan akses yang tidak berkaitan dengan kompetensi yang dinilai.
Jenis penyesuaian tidak dapat disamaratakan. Kebutuhan tersebut perlu dibahas berdasarkan kondisi mahasiswa, karakteristik asesmen, dan tujuan pembelajaran. Komunikasi lebih awal membantu dosen dan unit terkait menyiapkan proses yang sesuai.
4. Kurikulum dan dukungan akademik
Kurikulum serta pelaksanaan pembelajaran perlu dipertimbangkan dari sudut pandang aksesibilitas. Dalam situasi tertentu, mahasiswa membutuhkan dukungan akademik agar dapat memahami tuntutan mata kuliah, mengatur proses belajar, atau menggunakan sumber belajar yang tersedia.
Penyesuaian tetap perlu menjaga ketercapaian kompetensi akademik. Karena itu, keputusan mengenai dukungan sebaiknya dibuat melalui konsultasi antara mahasiswa, pihak perguruan tinggi, dan Unit Layanan Disabilitas.
5. Layanan administrasi dan teknologi bantu
Akses pendidikan juga dipengaruhi oleh kemampuan mahasiswa menggunakan layanan administrasi kampus. Pendaftaran mata kuliah, komunikasi akademik, pengajuan layanan, dan proses administratif lain perlu dirancang agar tidak menimbulkan hambatan yang dapat dihindari.
Teknologi bantu juga dapat menjadi bagian dari akomodasi. Kebutuhannya bergantung pada kondisi dan hambatan fungsional mahasiswa, serta pada kegiatan akademik yang harus dilakukan.
Bagaimana cara mengajukan akomodasi?
Prosedur operasional dapat berbeda di setiap perguruan tinggi. Meski demikian, mahasiswa dapat menggunakan langkah berikut sebagai panduan awal.
- Kenali hambatan yang dialami. Catat kegiatan yang menjadi sulit diakses, seperti mengikuti pembelajaran, membaca materi, berkomunikasi, mengikuti asesmen, menggunakan fasilitas, atau mengurus administrasi.
- Hubungi Unit Layanan Disabilitas. Sampaikan kebutuhan dan hambatan yang dihadapi kepada unit yang menangani layanan disabilitas di perguruan tinggi. Jika unit tersebut memiliki prosedur pengajuan tertentu, ikuti tahapan yang berlaku.
- Siapkan informasi pendukung. Jelaskan kondisi, kebutuhan fungsional, pengalaman hambatan, serta dukungan yang pernah membantu. Dokumen atau informasi tambahan dapat disiapkan sesuai ketentuan kampus dan kebutuhan asesmen.
- Ikuti asesmen fungsional. Asesmen dilakukan untuk memperoleh gambaran mengenai kondisi, hambatan, dan kebutuhan mahasiswa. Hasilnya menjadi dasar untuk membahas akomodasi yang paling sesuai.
- Lakukan konsultasi. Pemenuhan akomodasi dilakukan melalui konsultasi yang melibatkan mahasiswa dan Unit Layanan Disabilitas. Orang tua atau wali dapat dilibatkan apabila relevan atau sesuai kebutuhan mahasiswa.
- Komunikasikan pengaturan kepada pihak terkait. Setelah kebutuhan dibahas, informasi yang diperlukan dapat dikoordinasikan dengan dosen, program studi, tenaga kependidikan, atau pihak lain yang berperan dalam pelaksanaan layanan.
- Tinjau kembali bila ada perubahan. Kebutuhan akomodasi dapat dipengaruhi oleh mata kuliah, metode pembelajaran, lingkungan, atau kondisi mahasiswa. Sampaikan apabila dukungan yang diberikan belum efektif atau terdapat hambatan baru.
Informasi yang sebaiknya disiapkan mahasiswa
Mahasiswa tidak harus menjelaskan seluruh aspek pribadi kepada setiap orang. Informasi yang disampaikan sebaiknya relevan dengan kebutuhan layanan dan dibagikan kepada pihak yang memang berwenang menanganinya.
Beberapa informasi yang dapat membantu proses konsultasi antara lain hambatan yang muncul dalam kegiatan akademik, situasi yang memerlukan dukungan, bentuk penyesuaian yang dibutuhkan, serta cara komunikasi yang paling nyaman. Jika terdapat dokumen pendukung yang diminta oleh perguruan tinggi, mahasiswa dapat menyiapkannya sesuai prosedur yang berlaku.
Komunikasi yang baik seharusnya berlangsung secara aman, setara, dan tidak diskriminatif. Mahasiswa berhak menyampaikan kebutuhan tanpa diposisikan sebagai pihak yang merepotkan atau dianggap tidak mampu mengikuti pendidikan tinggi.
Peran dosen dan Unit Layanan Disabilitas
Unit Layanan Disabilitas membantu mengidentifikasi kebutuhan, memfasilitasi asesmen dan konsultasi, serta mengoordinasikan dukungan dengan pihak terkait di perguruan tinggi. Unit ini juga menjadi ruang komunikasi bagi mahasiswa yang membutuhkan penjelasan mengenai akses layanan.
Dosen berperan menerapkan penyesuaian yang telah disepakati dalam proses pembelajaran dan asesmen. Koordinasi dengan unit layanan penting agar dosen memperoleh informasi yang cukup tanpa mengabaikan privasi mahasiswa. Tenaga kependidikan pun perlu mendukung akses mahasiswa dalam urusan administrasi dan layanan kampus.
Hal penting yang perlu diingat
Akomodasi akademik mahasiswa penyandang disabilitas tidak memiliki satu bentuk yang berlaku untuk semua orang. Ragam disabilitas, hambatan fungsional, kebutuhan individu, karakteristik mata kuliah, dan kebijakan operasional perguruan tinggi dapat memengaruhi bentuk dukungan yang diberikan.
Karena itu, pengajuan layanan sebaiknya dilakukan sedini mungkin dan melalui komunikasi yang terbuka. Jika mahasiswa belum mengetahui unit yang harus dihubungi, langkah awal yang dapat dilakukan adalah menanyakan prosedur kepada pihak perguruan tinggi atau mencari informasi mengenai Unit Layanan Disabilitas.
Pendidikan tinggi yang inklusif membutuhkan kerja sama antara mahasiswa, dosen, tenaga kependidikan, program studi, dan perguruan tinggi. Ketika kebutuhan dibahas berdasarkan asesmen fungsional dan dipenuhi melalui konsultasi, akomodasi dapat membantu menciptakan pengalaman belajar yang lebih setara, bermartabat, dan bebas diskriminasi.